Category Archives: Uncategorized

Teknologi dan Robot Ancam Lahan Pekerjaan Pegawai Bank

Kemajuan teknologi yang terus memperlihatkan perkembangan yang pesat kini menjadi momok tersendiri yang mengancam lahan pekerjaan. Salah satu lapangan pekerjaan yang kena imbas akan hal ini adalah industri perbankan.

Automatisasi dan penggunaan teknologi yang signifikan diprediksi bisa menggantikan beberapa pekerjaan di dunia perbankan. Data yang didapat Liputan6.com, jumlah karyawan dan pegawai sejumlah bank pada September 2017 turun.

Sebagai contoh, mengutip laporan keuangan PT Bank CIMB Niaga Tbk, Sabtu (11/11/2017), jumlah karyawan perseroan pada 30 September 2017 tercatat 12.981 orang, lebih rendah jika dibanding periode 31 Desember 2016 yang mencapai 13.185 orang. Artinya, dalam sembilan bulan terjadi penurunan jumlah karyawan mencapai 204 orang.

Hal yang sama juga terjadi dengan PT Bank OCBC NISP Tbk. Pada akhir 30 September 2017, jumlah karyawan perseroan mencapai 6.511 orang. Angka ini turun dari periode 30 September 2016 yang tercatat 6.874 orang. Dalam satu tahun, jumlah karyawan Bank OCBC NISP mencapai 363 orang.

PT Bank Danamon Tbk pun mengalami hal yang sama. Dalam laporan keuangan perseroan tercatat jumlah karyawan pada 30 September 2017 di angka 30.226 orang atau berkurang 2.436 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang ada di angka 32.662 orang.

Penurunan jumlah pegawai ini sejalan dengan prediksi mantan Bos Citigroup, Vikram Pandit. Ia mengatakan teknologi yang makin berkembang akan menjadi ancaman tersendiri bagi para pekerja di dunia perbankan. Dalam lima tahun yang akan datang, ia memprediksi 30 persen pekerjaan di bank bisa menghilang.

Dalam wawancara dengan Bloomberg, pria 60 tahun ini mengatakan ancaman terbesar teknologi datang dari kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan robot. Dua teknologi ini akan menggantikan sumber daya manusia yang bekerja di back office.

“Saya melihat dunia perbankan beralih dari lembaga keuangan besar ke perusahaan yang sedikit lebih terdesentralisasi,” tuturnya seperti dilansir dari Bloomberg.

Prediksi Pandit ternyata sama dengan riset yang dikeluarkan Citigroup pada Maret lalu. Dalam laporan tersebut, diperkirakan 30 persen pekerjaan perbankan akan hilang selama satu dekade mendatang.

Perusahaan perbankan juga akan semakin banyak menggunakan kinerja robot untuk melakukan berbagai pekerjaan.

Laporan Citi juga menyebutkan, adanya kantor cabang dan biaya staf bank membuat sekira 65 persen dari total biaya ritel dasar bank yang lebih besar. Banyak dari pekerjaan ini berisiko terkena dampak automatisasi.

Pekerjaan teller secara khusus juga terancam. Hal ini terlihat dari jumlah teller di bank AS telah menurun 15 persen sejak mencapai puncaknya pada 2007.

Di Jepang, bank besar berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sejumlah karyawannya untuk digantikan robot.

Bank terbesar di Jepang, Mizuho Financial Group sedang mempertimbangkan untuk memangkas sepertiga jumlah karyawannya dalam 10 tahun ke depan. Perusahaan ini berencana menggantikan peran para pekerja tersebut dengan robot, artificial intelligence dan teknologi lain.

Seperti diberitakan koran lokal Yomiuri yang dikutip dari AFP dan Straittimes, bank ini akan memberhentikan sekitar 19 ribu pekerja dan total 60 ribu orang pekerjanya di seluruh jaringan Mizuho di dunia. Langkah itu akan dilakukan pada Maret 2027.

Sementara koran lokal lain, Asahi, menyebutkan bahwa mereka juga akan menutup 30 cabang di Jepang dari total 800 cabang.

Juru bicara Mizuho di Tokyo menolak untuk berkomentar dan berdalih bahwa perusahaan sedang mengalami banyak masalah.

Bank ini mencetak untung yang terjepit setelah bank sentral, Bank of Japan, tahun lalu mengadopsi kebijakan suku bunga negatif dan menerapkan program pembelian aset besar-besaran.

sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/3156746/teknologi-dan-robot-ancam-lahan-pekerjaan-pegawai-bank

Investor Ragu Pemangkasan Pajak di AS Bebani Wall Street

Bursa saham Amerika Serikat (AS) atau wall street melemah didorong tekanan terhadap saham Intel dan Apple. Hal itu dipicu kekhawatiran investor terhadap janji pemangkasan pajak korporasi yang tertunda.

Indeks saham S&P 500 dan Dow Jones pun berakhir melemah untuk pertama kali dalam sembilan minggu. Pada penutupan perdagangan saham Jumat (Sabtu pagi WIB), indeks saham Dow Jones turun 0,17 persen ke posisi 23.422,21. Indeks saham S&P 500 tergelincir 0,09 persen ke posisi 2.582,3. Indeks saham Nasdaq naik tipis 0,01 persen ke posisi 6.750,94.

Selama sepekan, indeks saham Dow Jones melemah 0,5 persen. Indeks saham S&P 500 tergelincir 0,21 persen. Sedangkan indeks saham Nasdaq turun 0,2 persen.

Anggota parlemen senat AS mengeluarkan sebuah rencana pajak pada Kamis kemarin yang berbeda dengan versi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di sejumlah bidang utama termasuk menunda pemotongan pajak perusahaan selama setahun.

Seperti diketahui, harapan pajak yang rendah menjadi janji utama Presiden AS Donald Trump. Sentimen itu juga yang membantu mendorong indeks saham S&P 500 naik 20 persen sejak pemilihan presiden pada 2016.

Kegagalan memangkas pajak akan meningkatkan kekhawatiran tentang kemampuan Trump untuk mengeluarkan Undang-Undang (UU). Ini juga yang dapat menggoyahkan pasar lantaran tarif pajak lebih rendah dapat meningkatkan pendapatan perusahaan.

Direktur Arrow Funds John Serrapere menuturkan, kegagalan pemangkasan pajak dapat memicu koreksi sebanyak 15 persen ke bursa saham.

“Tidak banyak kepercayaan diri, saya tidak pesismistis, tetapi ada banyak hal yang berkaitan,” ujar dia, seperti dikutip dari laman Reuters, Sabtu (11/11/2017).

Saham Intel turun 1,55 persen dan saham Apple susut 0,33 persen menekan wall street. Sedangkan saham Nvidia melonjak 5,27 persen. Diikuti saham Disney naik 2,05 persen. Saham Time Warner Inc melonjak 4,08 persen. Saham News Corp mendaki 5,15 persen.

Volume perdagangan saham sekitar 6,4 miliar saham di wall street. Angka ini di bawah rata-rata perdagangan saham sekitar 6,6 miliar saham.

sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/3158959/investor-ragu-pemangkasan-pajak-di-as-bebani-wall-street

Begini Mekanisme Go-jek Jadi Agen Pajak untuk NPWP dan SPT

Go-Jek akan menjadi agen pajak untuk layanan elektronik (e-service) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Dengan demikian, masyarakat yang ingin memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara elektronik dapat dilakukan dalam satu aplikasi Go-Jek.

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak, Iwan Djuniardi mengatakan, agen pajak dapat disebut perpanjangan tangan Ditjen Pajak untuk e-service, antara lain registrasi NPWP secara elektronik, pelaporan SPT secara elektronik atau e-filing pajak, dan pembuatan e-biling pajak.

“Mereka (Go-Jek) meminta, dan memang kami buka pintu lebar siapapun penyedia layanan aplikasi (Application Service Provider/ASP) bisa jadi agen pajak. Mereka mau bantu Ditjen Pajak dan mitranya yang belum punya NPWP, bisa bikin di aplikasi mereka,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Saat ini tercatat sudah ada empat ASP atau agen pajak sejak 2006, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, www.pajakku.com, www.online-pajak.com, www.spt.co.id. Sedangkan Go-Jek akan menjadi agen pajak kelima dari Ditjen Pajak.

Iwan menjelaskan, Go-Jek harus memiliki aplikasi untuk memfasilitasi WP dapat menggunakan layanan e-filing, e-biling, dan registrasi NPWP elektronik. Aplikasi atau sistem yang dibangun tersebut terintegrasi dengan sistem Ditjen Pajak.

“Aplikasi atau sistem di Go-Jek hanya sebagai penyalur saja, mereka menciptakan tampilan atau front saja, data WP langsung dikirim ke kita, itulah yang namanya enkripsi,” tutur dia.

“Contohnya si A mau bikin NPWP di aplikasi Go-Jek, sudah masuk di sistem Go-Jek, lalu data itu dikirim ke Ditjen Pajak. Ditjen Pajak yang akan membalas ke WP, dan NPWP akan dikirim ke rumah,” Iwan menerangkan.

Hal ini, kata dia, akan memudahkan WP tidak perlu datang ke kantor pajak. Go-Jek pun bisa bekerja sama dengan perbankan, sehingga WP makin terbantu karena bisa membayar kewajiban pajaknya.

“Nanti terserah Go-Jek-nya mau buat mitra saja atau untuk umum, silakan. Bisa juga dikenakan charge, itu terserah mereka, yang penting dari Ditjen Pajak tidak kena charge apa-apa,” kata dia.

Iwan mengatakan, Ditjen Pajak membutuhkan agen pajak sebagai perpanjangan tangan pelayanan dan memperketat pengawasan. Kerja sama ini akan menguntungkan semua pihak. “Bagi WP lebih mudah, untuk Ditjen Pajak meningkatkan kepatuhan WP, dan buat Go-Jek bisa jadi bisnis, karena ada potensi pemasangan iklan di aplikasi tersebut,” ujar dia.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati sudah menyetujui usulan pendiri Go-Jek, Nadiem Makarim untuk menjadi agen pajak atau perpanjangan tangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam melayani wajib pajak (WP).

Dengan langkah ini, registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara elektronik dapat melalui aplikasi Go-Jek.

Hal ini diakui Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak, Iwan Djuniardi. “Bu Sri Mulyani sudah setuju. Bahkan beliau meng-endorse supaya Go-Jek cepat-cepat jadi agen sehingga bisa berkontribusi terhadap kepatuhan WP,” kata Iwan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis 9 November 2017.

Iwan menjelaskan, yang dimaksud dengan agen pajak dapat disebut perpanjangan tangan Ditjen Pajak di bidang layanan elektronik (e-service). e-service ini, lanjutnya diberikan Ditjen Pajak untuk pelayanan registrasi NPWP secara elektronik, pelaporan SPT secara elektronik, dan pembuatan e-biling secara elektronik.

“Di IT kami, kami buka agen-agen pajak sehingga e-service kami bisa digunakan bukan hanya Go-Jek, tapi juga penyedia layanan aplikasi (Application Service Provider/ASP) lain, silakan. Tapi ya ada assessment dulu dari kami, tidak langsung otomatis, karena ini bicara keamanan data dan kapabilitas mereka,” tegas Iwan.

Dia menuturkan, Go-Jek meminta langsung ke Sri Mulyani untuk membantu Ditjen Pajak, yakni sebagai agen pajak. “Mereka meminta, dan memang kami buka pintu lebar siapapun ASP bisa jadi agen pajak. Mereka mau bantu Ditjen Pajak dan mitranya yang belum punya NPWP, bisa bikin pakai aplikasi mereka,” kata dia.

Iwan menambahkan, Go-Jek memiliki potensi besar untuk menjadi agen pajak. Sebab mitra atau merchant yang dikelola dalam sistemnya sudah mencapai lebih dari 100 ribu merchant, yang didominasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

“Go-Jek saya lihat bagus karena sudah ada Go-Food oleh UKM. Janji mereka mau koordinir pengusaha kecil ini untuk bikin NPWP, lapor SPT dimudahin di aplikasi Go-Jek. Jadi kami bisa kontrol kepatuhan pajak WP,” tutur dia.

sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/3156526/begini-mekanisme-go-jek-jadi-agen-pajak-untuk-npwp-dan-spt

Sri Mulyani Dukung Go-Jek Segera Jadi Agen Pajak

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah menyetujui usulan pendiri Go-Jek, Nadiem Makarim, untuk menjadi agen pajak atau perpanjangan tangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dalam melayani wajib pajak (WP).

Dengan langkah ini, registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) secara elektronik dapat melalui aplikasi Go-Jek.

Hal ini diakui Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak, Iwan Djuniardi. “Bu Sri Mulyani sudah setuju. Bahkan beliau meng-endorse supaya Go-Jek cepat-cepat jadi agen sehingga bisa berkontribusi terhadap kepatuhan WP,” kata Iwan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Iwan menjelaskan, yang dimaksud dengan agen pajak dapat disebut perpanjangan tangan Ditjen Pajak di bidang layanan elektronik (e-service). Ia menambahkan, e-service ini diberikan Ditjen Pajak untuk pelayanan registrasi NPWP secara elektronik, pelaporan SPT secara elektronik, dan pembuatan e-bilingsecara elektronik.

“Di IT kami, kami buka agen-agen pajak sehingga e-service kami bisa digunakan bukan hanya Go-Jek, tapi juga penyedia layanan aplikasi (Application Service Provider/ASP) lain, silakan. Tapi ya ada assessment dulu dari kami, tidak langsung otomatis, karena ini bicara keamanan data dan kapabilitas mereka,” tegas Iwan.

Dia menuturkan, Go-Jek meminta langsung ke Sri Mulyani untuk membantu Ditjen Pajak, yakni sebagai agen pajak. “Mereka meminta, dan memang kami buka pintu lebar siapa pun ASP bisa jadi agen pajak. Mereka mau bantu Ditjen Pajak dan mitranya yang belum punya NPWP, bisa bikin pakai aplikasi mereka,” kata dia.

Iwan menambahkan, Go-Jek memiliki potensi besar untuk menjadi agen pajak. Sebab, mitra atau penjual yang dikelola dalam sistemnya sudah mencapai lebih dari 100 ribu, yang didominasi usaha kecil dan menengah (UKM).

“Go-Jek saya lihat bagus karena sudah ada Go-Food oleh UKM. Janji mereka mau koordinasi pengusaha kecil ini untuk bikin NPWP, lapor SPT dimudahin di aplikasi Go-Jek. Jadi kami bisa kontrol kepatuhan pajak WP,” tutur dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati mengaku telah bertemu dengan pendiri Go-Jek, Nadiem Makarim, pada 7 November 2017 di kantornya. Dalam diskusi tersebut, Sri Mulyani akan memberi kemudahan bagi para mitra Go-Jek untuk melakukan registrasi NPWP dan pelaporan SPT.

“Nadiem dan timnya kami berdiskusi. Nadiem dan Kamar Dagang Industri (Kadin) merekomendasikan untuk meningkatkan ekonomi digital dan inklusi keuangan, mereka (Go-Jek) bisa berperan. Kami siap bekerja sama,” kata Sri Mulyani.

‎Sri Mulyani lebih jauh menjelaskan, Nadiem melihat banyak UKM yang merupakan merchant Go-Jek berpotensi menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Namun, proses pendaftaran NPWP dan pembayaran pajak harus sederhana.

“Mereka saya undang untuk duduk dengan cara registrasi pakai e-filling pajak. ‎Tapi mereka minta persyaratan dimudahkan, dan kami setuju pembuatan NPWP dan pelaporan SPT PPh bisa dipermudah,” dia menerangkan.

Katanya, Nadiem dan tim Go-Jek saat ini mengelola 100 ribu merchant di sistemnya, sehingga pembayaran pajak dan registrasi NPWP dapat menggunakan e-filling dan e-billing dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

Dengan kata lain, Go-Jek dapat menjadi agen pajak untuk para mitranya yang ingin memperoleh NPWP dan melaporkan SPT.

“Kerja samanya bisa system by system terintegrasi atau cara lain. Saya akan serahkan ke tim teknis, karena saya tidak pahan apakah datanya langsung diimpor (ke Ditjen Pajak) atau sistemnya bisa langsung dipakai,” ia menerangkan.

sumber : http://bisnis.liputan6.com/read/3156456/sri-mulyani-dukung-go-jek-segera-jadi-agen-pajak?medium=Headline&campaign=Headline_click_1

Perusahaan Investasi Wajib Lengkapi Izin Usaha

Satuan Tugas Waspada Investasi mewajibkan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan investasi untuk melengkapi perizinan dari lembaga yang berwenang. Apabila perusahaan sudah masuk dalam daftar investasi ilegal, dapat dikeluarkan bila izinnya sudah dipenuhi.

“Kalau izinnya sudah sesuai, Satgas akan mencabut dari daftar investasi ilegal,” kata Kepala Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, dalam keterangannya di Jakarta, Senin 6 November 2017.

Tongam, yang juga sebagai Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengingatkan agar masyarakat harus memerhatikan 2L dalam menyikapi penawaran investasi, yakni Legal dan Logis.

“Legal, artinya harus ada izin kegiatan usaha. Sedangkan Logis, artinya harus rasional imbal hasilnya,” ujar dia.

Sementara itu, PT Talk Fusion Indonesia (TFI) yang masuk dalam daftar Satgas Waspada Investasi menyatakan siap memenuhi perizinan yang berlaku di Indonesia.

Manager Operasional TFI, Rioavianto Soedarno mengatakan, saat ini, proses permohonan izin usaha pada Kementerian Perdagangan sedang berlangsung sejak Satgas Waspada Investasi memberikan rekomendasinya secara tertulis untuk melanjutkan proses permohonan izin usaha perseroan.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Satgas Waspada Investasi, Kemendag, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses permohonan izin usaha Talk Fusion atas kerja samanya untuk permohonan izin usaha TFI,” katanya.

Menurut Rioavianto, perseroan menunjukkan sikap kooperatif untuk memenuhi seluruh perizinan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Di mana, TFI telah mendapatkan pengakuan dan persetujuan dari Pemerintah Indonesia melalui Izin Prinsip No. 1.399/1/IP/PMA/2017 yang dikeluarkan oleh BKPM pada tanggal 7 April 2017.

Selain itu, TFI sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung berupa produk jasa layanan video komunikasi (cloud services) telah resmi terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

“Karena produk Talk Fusion berbentuk cloud services dan berbeda dengan produk perusahaan-perusahaan penjualan langsung yang ada di Indonesia, maka TFI melakukan pendaftaran pada Kominfo. Masyarakat dapat langsung melihat di situs resmi Kominfo tentang daftar resmi perusahaan PSE yang terdaftar di Indonesia,” papar dia.

Secara Online

Sebagai perusahaan jasa layanan cloud, lanjut dia, Talk Fusion berkembang secara online. Sehingga, hal ini berakibat Talk Fusion dapat menembus pasar Indonesia pada pertengahan 2012 tanpa izin apapun. Hal ini, sama dengan perusahaan-perusahaan online lainnya yang berkembang lebih dulu di Indonesia sebelum mereka memiliki izin usaha, atau kantor perwakilannya di Indonesia seperti Google, Facebook, dan beberapa perusahaan online lainnya.

Menanggapi beberapa pemberitaan yang menyatakan bahwa Talk Fusion adalah perusahaan investasi dan menjalankan skema piramida. Rioavianto mengungkapkan, sangat jelas jika TFI bergerak di bidang perdagangan langsung, sehingga isu yang beredar tentang hal tersebut, lebih karena keterbatasan informasi yang diterima masyarakat tentang Talk Fusion.

“Selain itu, sebagai pelopor perusahaan cloud services dengan sistem penjualan langsung, maka sangat wajar jika kita disalahpahami di awal kami memasuki pasar Indonesia. Layaknya perusahaan taksi online, di awal mereka masuk dan berkembang di Indonesia. Namun, kami optimis sekali masyarakat akan memahami model bisnis dan produk Talk Fusion,” katanya.

Mengenai skema piramida, Rioavianto menjelaskan, dalam dunia Internasional perseroan terdaftar sebagai anggota dari Direct Selling Association (DSA) sejak 2007. Ini sama dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) kalau di Indonesia.

“Jadi, setiap perusahaan yang terdaftar di DSA dipastikan bebas dari skema piramida. Selain itu, kami telah melakukan presentasi terkait tentang marketing plan dan model bisnis kita di BKPM yang dihadiri oleh Kemendag, BKPM, dan APLI, di mana presentasi TFI dinyatakan dapat diterima,” ujarnya.

sumber : http://www.viva.co.id/berita/bisnis/974924-perusahaan-investasi-wajib-lengkapi-izin-usaha